Tatap Muka Prabowo Subianto dengan Kalangan Tionghoa

Prabowo Klarifikasi Tidak Terlibat Kerusuhan Mei

Penyelesaian kerusuhan Mei 1998 seolah tak berujung. Setiap tahun muncul desakan mengungkap dalang di balik peristiwa berdarah itu. Setelah 11 tahun berlalu dan kebetulan menjelang Pilpres 2009, Prabowo Subianto dan ribuan masyarakat Tionghoa bertemu.

DILIANTO dan PRIYO H., Jakarta

---

Restoran Nelayan di kawasan Ancol seolah menjadi saksi pertemuan ''rekonsiliasi'' antara Prabowo dan ribuan warga Tionghoa. Prabowo -yang disebut-sebut berperan dalam kerusuhan Mei- tak terlihat tegang dalam pertemuan itu. Dia tampak santai bertemu dengan mayoritas warga yang selama ini diidentikkan korban kerusuhan Mei 1998. Prabowo sesekali menyalami dengan hangat sejumlah peserta dalam acara yang digelar Forum Demokrasi (Fordeka) itu.

Prabowo tak hanya mengklarifikasi keterlibatan dalam kerusuhan Mei dengan paparan secara lisan. Mantan Danjen Kopassus itu juga membagi-bagikan buku berjudul Huru-hara Mei 1998. Karya tulisan Fadli Zon itu selama ini memang dikenal sebagai buku putih berisi pelurusan keterlibatan mantan menantu mantan Presiden Soeharto itu dalam kasus Mei 1998.

Suasana dialog Prabowo dengan warga Tionghoa berjalan gayeng. Acara berlangsung penuh kekeluargaan, bahkan jauh dari kesan kampanye. Prabowo diberi kesempatan berbicara dua jam lebih. Putra begawan ekonomi Profesor Sumitro Djojohadikusumo itu awalnya didaulat untuk menjelaskan visi dan misi kepemimpinannya apabila kelak menang dalam pilpres. Namun, ada peserta yang menyinggung seputar peran dia dalam kasus Mei 1998. Prabowo pun makin berapi-api saat peserta meminta klarifikasi sejumlah tuduhan, mulai posisi militer saat kasus Mei hingga peristiwa penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti saat berunjuk rasa 12 Mei 1998. ''Saya punya tiga pertanyaan, salah satunya adalah klarifikasi atas kerusahan Mei dan penculikan yang dituduhkan ke Bapak,'' tanya Anton, ketua LSM pemuda Tionghoa, kepada Prabowo.

Sejurus kemudian, Prabowo yang berkemeja batik lengan panjang menjawab dengan santai. ''Pertanyaan ini sudah sangat sering saya dengar, tapi tidak apa-apa. Akan saya coba jelaskan,'' ucap Prabowo, lantas tersenyum.

Dia menegaskan tidak bertanggung jawab atas kerusuhan Mei yang telah menimbulkan luka dalam bagi masyarakat Tionghoa. ''Saya memang dituduh melakukan banyak hal, termasuk dituduh melakukan kudeta. Tapi, bukti sejarah menunjukan saya tidak melakukan kudeta karena saya percaya kepada prinsip-prinsip demokrasi,'' ungkapnya.

Menurut Prabowo, saat itu dirinya menjaga stabilitas menjadi fokus utama. ''Saat itu saya adalah pejabat dalam suatu pemerintahan. Setelah itu, ada pergantian rezim. Apa yang oleh satu pemerintahan disebut sebagai penahanan, oleh pemerintahan selanjutnya bisa diartikan sebagai penculikan,'' kata dia.

Namun, sebagai Pangkostad pada saat kejadian tersebut, Prabowo menyatakan sudah mencoba bertanggung jawab, terutama terkait kasus penculikan. ''Saya sudah sangat sering dimintai klarifikasi oleh DPR. Bahkan, saya pun pernah diadili oleh pengadilan militer. Saat itu saya dicopot dari jabatan (Pangkostrad). Tetapi, saya tetap menghormati keputusan tersebut,'' jelasnya, yang kemudian mendapat tepuk tangan dari hadirin. Seperti diketahui, saat pencopotan tersebut Prabowo berpangkat letnan jenderal (Letjen).

Prabowo pun menjelaskan bahwa dirinya hanya menjalankan perintah. ''Itu bukan proyek dan suruhan saya. Karena di atas saya masih ada lagi yang berhak memerintah. Tetapi, saya juga tetap meminta maaf,'' kata dia.

Selain itu, Prabowo meyakini dirinya tidak terlibat dalam kasus penculikan karena empat mahasiswa yang menjadi korban penculikan ternyata ikut bergabung ke dalam Partai Gerindra.
sumber: JawaPos.Com

Senator Pecah, Sebagian Dukung Mega-Prabowo

Senator Pecah, Sebagian Dukung Mega-Prabowo

Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) mulai secara terbuka menyatakan dukungan kepada capres yang bertarung. Bahkan, mereka sudah melakukan aksi penggalangan. Sabtu 13 Juni lalu, misalnya, sejumlah anggota DPD melakukan pertemuan tertutup di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

Mereka mendukung Mega-Prabowo. Dalam pertemuan itu, kubu Mega-Prabowo diwakili Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufik Kiemas, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Suhardi, dan Koordinator Penggalangan Massa Tim Kampanye Nasional Muhammad Yasin. Megawati tengah berada di Manado untuk kampanye terbuka. Suhardi membenarkan adanya pertemuan tertutup hampir tiga jam, mulai 18.30 sampai 21.15, itu. Dia menjelaskan sekitar 30 anggota DPD datang. Mereka mewakili 70 anggota di antara total 128 anggota DPD se -Indonesia yang secara pribadi condong mendukung pasangan Mega-Prabowo.

''Jadi, yang datang hanya separo mewakili 70 anggota DPD,'' klaim Suhardi di Jakarta kemarin (14/6). Menurut dia, dukungan konkret dari para senator itu bermakna signifikan. Sebab, masing-masing memiliki basis massa konkret di daerahnya. ''Tampaknya, visi misi kami sejalan,'' imbuh Suhardi.

Anggota DPD dari Bengkulu Muspani yang ikut dalam pertemuan itu menjelaskan, awalnya, mereka membicarakan perkembangan RUU Susunan Kedudukan Anggota DPR, DPD, dan DPRD (RUU Susduk) yang tengah digodok DPR. Sebab, ada indikasi kuat mengerdilkan DPD dengan mengharuskan setiap anggota DPD berada di provinsinya.

''Kami mengambil inisiatif mengumpulkan teman-teman untuk melobi PDIP. Sebab, fraksinya di DPR yang paling alot (bersikeras, Red) untuk 'mendaerahkan' DPD,'' kata Muspani. Di luar dugaan, imbuh dia, PDIP ternyata menerima masukan dari DPD. ''Pak Taufik sendiri menyampaikan, sepanjang tidak melanggar konstitusi tidak masalah,'' cetus Wakil Ketua Panitia Ad Hoc I (PAH I) DPD itu.

Nomor Urut 1 untuk Pasangan Mega-Prabowo

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pengundian nomor urut pasangan capres dan cawapres Pilpres 2009 dalam rapat pleno, Sabtu (30/5/2005).

Berikut nomor urut dan pasangan calon:

1. Pasangan Mega-Prabowo mendapat nomor urut 1.

2. Pasangan SBY-Boediono mendapat nomor urut 2.

3. Pasangan JK-Wiranto mendapat nomor urut 3.

Penetapan ini diputuskan dengan Surat Keputusan 297 /kpts/kpu/ 2009 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Pengambilan nomor urut dipandu Komisioner KPU Syamsul Bahri dan Andi Nurpati. Sebelum pengundian, kedua komisioner tersebut membuka kotak akuarium yang ditutup kain beludru dan mengacak nomor di dalamnya.

Pengambilan nomor urut didasarkan pada kedatangan saat penyerahan berkas pendaftaran syarat capres dan cawapres.

Karena itu, pasangan Jk-Wiranto diberi kesempatan pertama. Di urutan kedua, pasangan Megawati dan Prabowo. Seperti saat penyerahan berkas pendaftaran, pagi ini Mega-Prabowo kompak mengenakan baju merah-putih. Sedangkan di urutan ketiga, pasangan SBY-Boediono. Tiga pasangan tersebut membuka nomor urut yang ada dalam tabung secara bersamaan.

Sumber: Kompas, Sabtu, 30 Mei 2009

Megawati-Prabowo Deklarasi Ekonomi Kerakyatan di Pasar Gede Solo

Capres-cawapres PDIP dan Gerindra Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto tadi malam mengadakan deklarasi ekonomi kerakyatan di Pasar Gede, Solo. Siangnya, Mega dan Prabowo bertatap muka dengan perwakilan berbagai elemen masyarakat di Graha Sabha Bhuwana, Solo.

Dalam pertemuan yang dihadiri ratusan orang itu, Mega-Prabowo didaulat memaparkan konsep ekonomi kerakyatan yang mereka usung. Pasangan itu, tampaknya, sadar bahwa konsep pro rakyat yang mereka usung menimbulkan keraguan di kalangan pengusaha besar dan menengah. Alhasil, dalam paparannya, mereka berulang-ulang menjelaskan bahwa konsep ekonomi kerakyatan mereka tidak akan mematikan pengusaha menengah dan besar.

Sumber: Jawa Pos, Sabtu, 30 Mei 2009